BuletinKita.com, Serui — Di balik angka statistik AIDS, Tuberkulosis (TB), dan Malaria, ada kenyataan pahit yang dihadapi masyarakat. Ancaman tiga penyakit menular ini menjadi tantangan serius yang tidak bisa ditangani hanya oleh pemerintah. Bagi Kabupaten Kepulauan Yapen, penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria adalah misi bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pihak.
Semangat itu menggerakkan Pertemuan Penguatan Forum Kemitraan Lintas Sektor CSR, Dana Desa, dan Non-Pemerintah untuk Pencegahan dan Pengendalian AIDS, TB, dan Malaria (ATM) Tahun 2025, yang berlangsung di Gedung Silas Papare, Selasa (16/07).
Pertemuan dibuka oleh Sekretaris Daerah Erny R. Tania, S.IP — mewakili Bupati Kepulauan Yapen — dan dihadiri unsur pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, RSUD Serui, DPMK, BAZNAS, Klasis GKI Yapen Selatan, Telkom Serui, perbankan, serta 13 kepala kampung dan tim pendamping.
Membacakan sambutan Bupati Benyamin Arisoy, SE., M.Si, Sekda menegaskan bahwa penanganan penyakit menular adalah tanggung jawab bersama.
“Masalah kesehatan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus terlibat bersama dalam upaya pencegahan dan pengendalian,” tegas Bupati.
Bupati juga mendorong para kepala kampung memanfaatkan Dana Desa secara tepat, agar mampu menjangkau kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, khususnya dalam penanggulangan penyakit menular.
Sementara itu, laporan panitia disampaikan oleh Drs. Taji Ganyang, M.Kes. Ia menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi sebelumnya dengan Bappeda dan lintas sektor terkait.
Menurut Taji, forum ini bertujuan memperkuat peran semua unsur — pemerintah, swasta, dan masyarakat — dalam mendukung eliminasi AIDS, TB, dan Malaria di Yapen. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan ini antara lain:
• Penyusunan rencana anggaran berbasis data
• Revitalisasi forum kemitraan lintas sektor
• Penguatan komitmen bersama dalam bentuk dokumen resmi
Adapun hasil nyata yang ditargetkan dari pertemuan ini meliputi:
• Kesepakatan bersama di tingkat kabupaten, distrik, dan kampung
• Penerbitan SK Bupati tentang Forum Dukungan Dana Desa dan CSR
• Dukungan anggaran konvergensi dari OPD sektor kesehatan dan non-kesehatan
• Pemanfaatan Dana Desa untuk program nyata eliminasi AIDS, TB, dan Malaria
Pertemuan ini mempertegas bahwa upaya kesehatan tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menghadapi tantangan besar di masyarakat. Karena kesehatan adalah tanggung jawab bersama — bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat.
[MI.tinTa]