BuletinKita.Com, Kepulauan Yapen – Aksi damai bertajuk “YAPEN LAPAR” yang digelar oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung dengan tertib dan penuh semangat demokrasi, Senin, 3 September 2025. Aksi ini dipimpin oleh Sopater Ayomi, Jhon Barangkea, Jono Arampayai, dan Alfred Bonai, yang menyuarakan sejumlah aspirasi terkait kondisi ekonomi dan tata kelola pemerintahan di daerah.
Massa aksi disambut secara terbuka oleh Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, Wakil Bupati Roi Palunga, serta Ketua dan anggota DPRK Kepulauan Yapen. Pertemuan langsung digelar sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat.
Penyampaian Aspirasi dibuka dengan orasi singkat oleh Sopater Ayomi, dilanjutkan dengan pembacaan poin-poin aspirasi oleh Alfred Bonai di hadapan pimpinan daerah dan DPRK. Aspirasi yang dibacakan disusun dalam dokumen resmi dan diserahkan langsung kepada Bupati, disaksikan oleh Wakil Bupati, unsur pimpinan DPRK, Plt. Sekda, serta aparat keamanan.
Dari poin yang tertuang, Hutang Daerah Jadi Sorotan
Dalam tanggapannya, Bupati Benyamin Arisoy menyampaikan bahwa pihaknya sangat menghargai aksi ini sebagai bentuk aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa beberapa poin menjadi prioritas pemerintah daerah, sementara beberapa lainnya merupakan kewenangan DPRK.
Bupati juga menjelaskan secara transparan terkait kondisi keuangan daerah yang selama ini menjadi perbincangan publik.
“Ini adalah fakta yang wajib diketahui masyarakat. Pertama, hutang pinjaman daerah dengan beban bunga Rp2 jutaan per hari. Kedua, hutang pemerintah kepada pihak ketiga atas pekerjaan tahun 2023 dan 2024 yang sudah selesai tapi belum dibayarkan. Ketiga, hutang kepada Perum Bulog dan BPJS. Semua ini harus dibayar di tengah kondisi ekonomi daerah yang terbatas,” jelas Bupati Arisoy.
Terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPB), ia menegaskan secara singkat bahwa itu bukan hal mutlak, melainkan kebijakan yang bergantung pada kondisi keuangan daerah.
Wakil Bupati Roi Palunga juga menambahkan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik yang membangun.
“Kami tidak anti kritik, tapi mari kita hindari saling memfitnah. Kenyataan hari ini adalah bahwa Yapen sedang ‘lapar’ karena warisan hutang yang berat,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menata keuangan daerah demi pemulihan kondisi ekonomi dan roda pemerintahan.
Sebagai simbol demokrasi, Aksi “YAPEN LAPAR” berjalan tertib dan damai sesuai skema yang ditetapkan oleh pimpinan aksi. Penyerahan dokumen aspirasi secara langsung menjadi penanda bahwa demokrasi di Kepulauan Yapen berjalan sehat dan terbuka.
[MI.tinta]