BuletinKita.com, BIAK — Sebagai bentuk komitmen terhadap perjuangan pemekaran wilayah adat Saireri, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menghadiri perayaan 107 tahun Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor, yang berlangsung pada Kamis, 17 Juli 2025. Perayaan tersebut dirangkaikan dengan Deklarasi Aspirasi Pembentukan Provinsi Papua Utara di Lapangan Cenderawasih, Biak.
Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy hadir bersama Wakil Bupati Roi Palunga, memimpin langsung delegasi dari Kabupaten Yapen. Dalam keterangannya kepada media, Bupati Arisoy menyatakan bahwa deklarasi ini merupakan langkah strategis menuju terbentuknya daerah otonomi baru (DOB) di wilayah adat Saireri.
“Kami berharap, deklarasi ini memberi keyakinan kepada kita dan masyarakat bahwa negara akan merespon serius aspirasi pemekaran ini. Saya optimis, ini adalah awal menuju suksesnya pembentukan Provinsi Papua Utara,” ujar Bupati Arisoy.
Delegasi Kabupaten Kepulauan Yapen, Turut hadir mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Yapen, antara lain; Ketua DPRK, Yapen Ebzon Sembai; Wakil Ketua II DPRK, Bernard Worumi; Anggota DPRK, Mikha Runaweri; Yomima Rona, dan Yusuf Wayangkau; Asisten I Sekda, Yohanis Matayane; Asisten II Sekda, Oktovianus Ayorbaba; Sekretaris Bappeda, Jusly Tanawani; Ketua PGGK, Pdt. Cristiano Tanawani.
Deklarasi pembentukan Provinsi Papua Utara dibacakan oleh Bupati Supiori Heronimus Mansoben tepat pukul 17 lewat 17 menit. Deklarasi ini menegaskan komitmen bersama pemerintah daerah dan masyarakat adat dari empat kabupaten wilayah adat Saireri: Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Waropen, dan Supiori.
Deklarasi ini juga menjadi kelanjutan dari aspirasi pemekaran yang telah digaungkan sejak 12 Desember 2012 di Serui, menegaskan bahwa perjuangan ini berakar dari budaya, sejarah, dan tekad masyarakat Saireri untuk memiliki provinsi sendiri, sejajar dengan enam wilayah adat lain di Tanah Papua.
Berikut, Tujuh Poin Komitmen Deklarasi:
1. Setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945
2. Menjaga keutuhan wilayah negara
3. Melanjutkan aspirasi deklarasi 12 Desember 2012 di Serui
4. Menjadikan budaya Saireri sebagai dasar pembangunan DOB
5. Mengusulkan nama: Provinsi Kepulauan Papua Utara
6. Mendorong sinergi seluruh elemen masyarakat adat
7. Menunjuk Biak Numfor sebagai calon pusat pemerintahan, berdasarkan hasil Musrenbangwil.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dan tokoh dari berbagai wilayah, antara lain: Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor, Bupati dan Wakil Bupati Supiori, Wakil Bupati Waropen, Ketua DPR Papua Pegunungan, Pimpinan dan anggota DPRK dari Biak, Supiori, dan Waropen, Tokoh masyarakat Saireri, Unsur Forkopimda, TNI–Polri, TP PKK, organisasi perempuan, serta pejabat eselon II, III, dan IV dari Provinsi Papua Pegunungan dan kabupaten di wilayah adat Saireri.
Dalam sambutannya, Bupati Biak Numfor Markus Oktovianus Mansnembra, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Bupati Wilayah Adat Saireri, menegaskan bahwa perjuangan pemekaran ini bukan sekadar urusan politik, tetapi menyangkut harga diri dan masa depan masyarakat Saireri.
“Sudah waktunya kita, orang Saireri, berdiri sejajar dengan wilayah adat lain yang telah memiliki provinsi sendiri. Ini bukan soal politik semata, ini adalah soal harga diri dan masa depan,” tegas Markus.
Kemeriahan acara juga ditandai dengan pertunjukan budaya adat, melibatkan lebih dari 1.100 seniman lokal. Salah satu yang paling berkesan adalah Tarian Munara Tifa dari Kepulauan Yapen, yang memukau penonton dan menjadi simbol kekuatan budaya Saireri.
Dengan tarian, nyanyian, serta simbol-simbol adat lainnya, masyarakat Saireri memanjatkan doa dan semangat perjuangan dari Teluk Cenderawasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, demi masa depan yang lebih adil, setara, dan sejahtera bagi wilayah mereka.